Skip to content Skip to footer

Apa itu Women's March?Women’s March Jakarta

Women’s March Jakarta diinisiasi oleh Lintas Feminis Jakarta sebagai perayaan perempuan dan sekutunya. Women’s March Jakarta pertama diadakan pertama kali pada tahun 2017 dan dilanjutkan secara tahunan sejak itu. Dari hanya 400 peserta pada tahun 2017, sekarang lebih dari 8.000 orang mengikuti Women’s March Jakarta tiap tahun.

Pada perkembangannya, Women’s March Jakarta menjadi gerakan aksi kelompok perempuan dan kelompok rentan seperti kelompok minoritas gender dan seksual, pekerja rumah tangga, buruh migran, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok lain untuk menuntut perubahan kebijakan yang berdampak pada kelompok perempuan dan rentan.

Women’s March Jakarta menyoroti kebijakan dan peraturan yang sangat perlu disahkan, seperti RUU PKS, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Masyarakat Adat. Sementara itu, peserta menolak peraturan dan kebijakan yang diskriminatif dan menindas seperti RKUHP, UU Cipta Kerja, dan RUU Ketahanan keluarga.

DSCF5747-2

8 Tuntutan Women’s March Jakarta 2021.

Tanpa disahkannya RUU PKS, belum ada peraturan yang sepenuhnya berpihak kepada korban kekerasan.

Pekerja rumah tangga adalah pekerja juga dan berhak atas kondisi kerja yang layak.

RUU Halu tidak layak disahkan karena tidak berpihak kepada perempuan.

UU Cipta Kerja tidak memenuhi atau melindungi hak pekerja dan membuka terlalu banyak kesempatan untuk eksploitasi alam.

Kesehatan adalah hak, dan hak ini belum dipenuhi secara lengkap di Indonesia.

Kerja perempuan adalah kerja juga dan harus dihargai.

Ratifikasi agar pekerja terlindungi.

Rakyat terlalu sering dikriminalisasi karena bersuara. Hentikan sekarang!

SEJARAH GERAKAN PEREMPUAN.

Timeline ditulis oleh Nadya Karima.

Tapak Tilas

TULISAN YANG MEMBAKAR SEMANGAT KEMAJUAN*

"Habis Gelap Terbitlah Terang" menjadi bacaan best-seller pada zamannya dan menjadi pintu gerbang kesadaran kemerdekaan dan kebangsaan. Gerakan kemerdekaan memicu munculnya sekolah - sekolah perempuan yang juga mengajarkan baca - tulis dan pengajaran perempuan sebagai manusia merdeka.

1900 - 1920

MULAI MENGORGANISIR DIRI*

Perempuan - perempuan yang paham baca - tulis mulai bergabung dengan organisasi sebagai sayap gerakan perempuan dan mendirikan organisasi sendiri. Puncaknya adalah Kongres Perempuan Pertama tahun 1928.

1920 - 1930

POLITISASI GERAKAN PEREMPUAN *

Pasca kemerdekaan, organisasi - organisasi perempuan semakin solid dan radikal. Definisi perempuan berkembang secara esensialis dan konstuktivis. Contoh dua organisasi yang berpengaruh adalah Perwari dan Istri Sedar (Gerwani). Banyak Perempuan semakin politis, salah satunya Sri Mangun Sarkoro yang mendirikan Partai Wanita Rakyat.

1940 - 1950

-

PEREMPUAN MENUNTUT HAK WARGA NEGARA*

Demonstrasi pertama menolak poligami dan protes kebijakan Soekarno diadakan pada 1953. Soekarno punya dua pandangan terkait gerakan perempuan, ia menolak perempuan menjadi lebih politis, tetapi disisi lain Gerwani dijadikan boneka untuk mendukung kebijakan presiden. Pada 1959, disahkan Dekrit Presiden No. 316 tahun 1959 tentang penetapan hari ibu sebagai hari gerakan perempuan.

1950 - 1960

MATI SURI GERAKAN PEREMPUAN*

Peristiwa 1965 membuat gerakan perempuan harus mundur. Kata feminisme menjadi tabu dan perempuan dikunci dalam definisi reproduktif dan esesialis. Organisasi perempuan politis yang berafiliasi dengan PKI dibabat habis. Organisasi Perwari dan berbagai organisasi lain dipaksa disatukan, menjadi Kowani (Kongres Wanita Indonesia), di mana pucuk-pucuk pimpinan dipilih oleh Presiden SOeharto. Sementara itu gerakan perempuan Muslim bermusyawarah dibawah sayap organisasi Islam (BMPII).

1960-1970

API YANG MENOLAK PADAM*

Berbagai akademisi dan aktivis perempuan tidak tinggal diam. Mereka bergabung dalam forum - forum internasional seperti kongres di kairo dan PBB. Pada tahun 1975, Convention on the Elemination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) disahkan. Hal ini berlanjut hingga didirikannya kementrian muda urusan perempuan di Indonesia.

1980 - 1990

GELAP TERANG PERJUANGAN*

Di akhir pemerintahan Soeharto terjadi tragedi berdarah pemerkosaan dan pembunuhan perempuan Indonesia, yang banyak dialami perempuan keturunan Tionghoa. Hal ini mendesak berdirinya Komnas Perempuan. Komnas Perempuan menjadi ujung tombak advokasi kebijakan perempuan serta rekonsiliasi perempuan dan masyarakat pasca konflik SARA.

1990 - 2002

KEMBALI MENYATUKAN BARISAN*

Organisasi perempuan mulai bangkit kembali melakukan pertemuan besar, seperti Koalisi Perempuan Indonesia di Yogyakarta Organisasi ini menghasilkan kelompok kerja yang merumuskan dan mengadvokasi kebijakan feminis di tingkat negara. Beberapa UU dan kebijakan pro-feminis: UU Pengarusutamaan Gender 2001, UU Pemilu dan Perwakilan Perempuan 2003-2007, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2004, UU Kewarganegaraan 2006.

2003 - 2010

ABAD BARU: PEREMPUAN MERAWAT ALAM, DAN BABAK BARU QUEER INDONESIA.

Kajian seksualitas berkembang dan memengaruhi kajian feminisme. Definisi perempuan dilengkapi dengan analisa seksualitas dan reproduksi. Perempuan yang selama ini didefiniskan melalui jenis kelamin biologis diperluas menjadi perempuan sosiologis (Transpuan). Organisasi - organisasi transpuan berdiri dan bersama-sama menyuarakan feminisme dan pemenuhan hak asasi manusia.

2010 - KINI

Go To Top