Provinsi Bali – Jakarta Feminist

Skip to content Skip to footer

Jakarta Feminist

Jakarta Feminist

Provinsi Bali

March 12, 20240Comments

Provinsi Bali

*** Halaman ini diperbarui pada tanggal 07 maret 2024

Perda Diskriminatif Provinsi Bali

wdt_ID	wdt_created_by	wdt_created_at	wdt_last_edited_by	wdt_last_edited_at	No	Lokasi	Jenis Kebijakan (UU, Perpu, Permen, DLL)	Berlakunya	Judul Kebijakan	Pasal	Aktor Pembuat	Link Dokumen	Kelompok Terdampak
402	glory	12/03/2024 01:23 AM	glory	12/03/2024 01:23 AM	17	PROVINSI BALI	Perda	2023	Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat	Pasal 21 no (2) --> Setiap orang dilarang: a. mengkoordinir dan/atau menyuruh orang dan/atau anak dibawah umur untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di fasilitas umum dan/atau memberikan uang kepada pengemis, pengamen	Gubernur Bali		Orang dengan Disabilitas Psikososial, Pekerja Seks, LGBTIQ, transgender, perempuan
403	glory	12/03/2024 01:23 AM	glory	12/03/2024 01:23 AM	-	Kabupaten Badung	Perda	2001	Perda Kab. Badung No. 6 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pelacuran	Pasal 3 (1) --> Setiap orang atau Badan Hukum dilarang : a. menyediakan tempat Kegiatan Perbuatan Tuna Susila dan atau Pelacuran; b. menjadi Tuna Susila dan atau Pelacur dalam Daerah; c. mendatangkan Tuna Susila dan atau Pelacur dari luar Daerah; d. meli	Bupati Badung		Pekerja seks, perempuan
404	glory	12/03/2024 01:23 AM	glory	12/03/2024 01:23 AM	-					Pasal 3 (2) --> Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup tempat, perusahaan atau Badan Hukum yang menurut keyakinan merupakan tempat untuk menampung dan melakukan perbuatan tuna susila dan atau pelacuran dan bagi perusahaan atau Badan			Pekerja seks, perempuan
405	glory	12/03/2024 01:23 AM	glory	12/03/2024 01:23 AM	-					Pasal 4 --> Desa Adat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan pelacuran.			Pekerja seks, perempuan
406	glory	12/03/2024 01:23 AM	glory	12/03/2024 01:23 AM	-		Perda	2016	Perda Kab. Badung No. 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Pasal 27 --> (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan Gelandangan, mengemis, mengamen dan berdagang asongan pada kendaraan umum, kantor pemerintah, Jalan, dipersimpangan jalan/traffic light, taman milik Pemerintah Daerah, sekolah, rumah sakit, dan pu	Bupati Badung		Orang dengan Disabilitas Psikososial,
407	glory	12/03/2024 01:23 AM	glory	12/03/2024 01:23 AM	-					Pasal 27 ayat 2 (2) Setiap Orang dilarang menyuruh orang lain termasuk anak-anak untuk melakukan kegiatan mengemis, mengamen dan berdagang asongan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
408	glory	12/03/2024 01:23 AM	glory	12/03/2024 01:23 AM	-					Pasal 27 ayat 3 (3) Setiap Orang dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pedagang asongan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
409	glory	12/03/2024 01:23 AM	glory	12/03/2024 01:23 AM	-	Kabupaten Bangli	Perda	2018	Perda Kab. Bangli No. 10 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum	Pasal 40 --> (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan menggelandang, meminta- minta, mengemis, mengamen atau usaha lain yang sejenis.	Bupati Bangli		Orang dengan Disabilitas Psikososial,
410	glory	12/03/2024 01:23 AM	glory	12/03/2024 01:23 AM	-					Pasal 40 ayat 2 (2) Setiap orang dilarang menyuruh orang lain termasuk anak-anak, penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan meminta-minta, mengemis, mengamen atau usaha lain yang sejenis.
411	glory	12/03/2024 01:23 AM	glory	12/03/2024 01:23 AM	-					Pasal 40 ayat 3 (3) Setiap orang dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada peminta-minta, pengemis, pengamen atau usaha lain yang sejenis.
					No	Lokasi	Jenis Kebijakan (UU, Perpu, Permen, DLL)	Berlakunya	Judul Kebijakan	Pasal	Aktor Pembuat	Link Dokumen	Kelompok Terdampak

Apabila kamu memiliki masukan dan rekomendasi Peraturan Daerah yang memiliki unsur diskriminasi berbasis gender dan ingin dimasukkan informasinya ke dalam peta, silahkan klik link dibawah ini.

Rekomendasi

You May Also Like

Papua, Papua, Peta ID

Provinsi Papua

Gorontalo, Peta ID, Sulawesi

Provinsi Gorontalo

Lampung, Peta ID, Sumatera

Provinsi Lampung

Leave a comment Cancel reply