Provinsi Kalimantan Timur – Jakarta Feminist

Skip to content Skip to footer

Jakarta Feminist

Jakarta Feminist

Provinsi Kalimantan Timur

March 12, 20240Comments

Provinsi Kalimantan Timur

*** Halaman ini diperbarui pada tanggal 07 maret 2024

Perda Diskriminatif Provinsi Kalimantan Timur

wdt_ID	wdt_created_by	wdt_created_at	wdt_last_edited_by	wdt_last_edited_at	No	Lokasi	Jenis Kebijakan (UU, Perpu, Permen, DLL)	Berlakunya	Judul Kebijakan	Pasal	Aktor Pembuat	Link Dokumen	Kelompok Terdampak
492	glory	12/03/2024 01:39 AM	glory	12/03/2024 01:39 AM	22	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
493	glory	12/03/2024 01:39 AM	glory	12/03/2024 01:39 AM		Penajem Paser			Perda Kabupaten Penajam Paser Utara No. 10 Tahun 2010 tentang Penertiban Penanggulangan Pekerja Seksual Komersial	Pasal 2 ayat 1 Setiap orang wajib memberikan dukungan secara nyata terhadap upaya penertiban dan penanggulangan kegiatan PSK di daerah.	Bupati		Perempuan, Pekerja Seks
494	glory	12/03/2024 01:39 AM	glory	12/03/2024 01:39 AM	-					Pasal 2 ayat 1 Dalam memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga kemurnian nilai-nilai agama, adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat.
495	glory	12/03/2024 01:39 AM	glory	12/03/2024 01:39 AM	-					Pasal 2 ayat 3 Setiap orang dilarang melakukan kegiatan atau memberikan fasilitas yang dapat menyuburkan praktek kegiatan PSK di daerah.
496	glory	12/03/2024 01:39 AM	glory	12/03/2024 01:39 AM	-					Pasal 2 ayat 4 Guna melindungi masyarakat dari kehinaan akibat kegiatan PSK, Pemerintah Daerah melancarkan operasi penertiban PSK di seluruh wilayah dalam daerah.
497	glory	12/03/2024 01:39 AM	glory	12/03/2024 01:39 AM	-					Pasal 3 ayat 1 Operasi Penertiban atau Razia PSK dapat dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap atau dicurigai dan atau dimanfaatkan untuk dilakukannya perbuatan hubungan intim atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut peraturan perundan	Bupati		Perempuan, Pekerja Seks
498	glory	12/03/2024 01:39 AM	glory	12/03/2024 01:39 AM	-					Pasal 3 ayat 2 Memberikan wewenang kepada Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat dan atau bangunan-bangunan dalam bentuk apapun yang dicurigai dan atau dimanfaatkan untuk dilakukan
499	glory	12/03/2024 01:39 AM	glory	12/03/2024 01:39 AM	-					Pasal 7 Para PSK yang terjaring razia, dibina di suatu tempat pembinaan yang ditentukan Pemerintah Daerah untuk dikembalikan menjadi orang yang bermartabat sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan tercela yang pernah dilakukannya.	Bupati		Perempuan, Pekerja Seks
500	glory	12/03/2024 01:39 AM	glory	12/03/2024 01:39 AM	-					Pasal 10 ayat 1 Pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).	Bupati		Perempuan, Pekerja Seks
501	glory	12/03/2024 01:39 AM	glory	12/03/2024 01:39 AM	-	Penajam Paser			Perda Kabupaten Paser No.4 Tahun 2009 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila				Perempuan, Pekerja Seks, LGBTIQ
					No	Lokasi	Jenis Kebijakan (UU, Perpu, Permen, DLL)	Berlakunya	Judul Kebijakan	Pasal	Aktor Pembuat	Link Dokumen	Kelompok Terdampak

Apabila kamu memiliki masukan dan rekomendasi Peraturan Daerah yang memiliki unsur diskriminasi berbasis gender dan ingin dimasukkan informasinya ke dalam peta, silahkan klik link dibawah ini.

Rekomendasi

You May Also Like

Kepulauan Riau, Peta ID, Sumatera

Provinsi Kepulauan Riau

Banten, Jawa & Bali, Peta ID

Provinsi Banten

DIY Yogyakarta, Jawa & Bali, Peta ID

Provinsi DIY Yogyakarta

Leave a comment Cancel reply