Provinsi Kalimantan Utara – Jakarta Feminist

Skip to content Skip to footer

Jakarta Feminist

Jakarta Feminist

Provinsi Kalimantan Utara

March 12, 20240Comments

Provinsi Kalimantan Utara

*** Halaman ini diperbarui pada tanggal 07 maret 2024

Perda Diskriminatif Provinsi Kalimantan Utara

wdt_ID	wdt_created_by	wdt_created_at	wdt_last_edited_by	wdt_last_edited_at	No	Lokasi	Jenis Kebijakan (UU, Perpu, Permen, DLL)	Berlakunya	Judul Kebijakan	Pasal	Aktor Pembuat	Link Dokumen	Kelompok Terdampak
485	glory	12/03/2024 01:38 AM	glory	12/03/2024 01:38 AM	20	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	2019	Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Gubernur	Pasal 11 ayat 1 huruf a Memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan;			Perempuan, Pekerja Seks, LGBTIQ
486	glory	12/03/2024 01:38 AM	glory	12/03/2024 01:38 AM	-	Kabupaten Malinau	2020	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta Perlindungan Masyarakat	Bupati	Pasal 58 huruf d. bertingkah laku atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum; e. menjadi penjaja seks komersial di jalan dan fasilitas umum;			Perempuan, Pekerja Seks, LGBTIQ
487	glory	12/03/2024 01:38 AM	glory	12/03/2024 01:38 AM	-	Kabupaten Malinau	2017	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2017 tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV DAN AIDS	Bupati	Pasal 1 ayat 23 Populasi Kunci adalah kelompok masyarakat yang mempunyai perilaku risiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS yaitu pekerja seks komersial (PSK), pelanggan PSK, pasangan tetap PSK penasun pasangan penasun, homo (gay), waria, lesbian, na			ODHA/ODHIV, Pekerja Seks, LGBTIQ, Pengguna Napza, Wargabinaan
488	glory	12/03/2024 01:38 AM	glory	12/03/2024 01:38 AM	-					Pasal 21 KPA berkewajiban membangun sinergi dengan seluruh komponen kekuatan masyarakat untuk mencegah pemicu HIV dan AIDS seperti bahaya napza dan perilaku seks menyimpang kepada sasaran potensial termasuk di lingkungan remaja/pemuda, siswa dan mahasiswa			Perempuan, ODHA/ODHIV, LGBTIQ, Pengguna Napza, Pekerja Seks
489	glory	12/03/2024 01:38 AM	glory	12/03/2024 01:38 AM	-	Kota Tarakan	2000	PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA	walikota tarakan	Pasal 2 ayat 1 Setiap orang pribadi / kelompok atau badan dilarang melakukan, menghubungkan, mengusahakan tempat-tempat dan menyediakan orang untuk perbuatan Tuna Susila;			Perempuan, Pekerja Seks
490	glory	12/03/2024 01:38 AM	glory	12/03/2024 01:38 AM	-					Pasal 2 ayat 2 Larangan dimaksud pada ayat (1), berlaku kepada siapapun dan oleh siapapun baik secara sendiri-sendiri maupun mengelompok yang dengan sengaja mengusahakan tempat-tempat untuk digunakan perbuatan Tuna Susila;
491	glory	12/03/2024 01:38 AM	glory	12/03/2024 01:38 AM	-					Pasal 2 ayat 3 Larangan dimaksud pada ayat (1), berlaku juga kepada siapapun dan oleh siapapun, yang karena tingkah lakunya patut diduga dapat menimbulkan atau mengakibatkan perbuatan Tuna Susila
					No	Lokasi	Jenis Kebijakan (UU, Perpu, Permen, DLL)	Berlakunya	Judul Kebijakan	Pasal	Aktor Pembuat	Link Dokumen	Kelompok Terdampak

Apabila kamu memiliki masukan dan rekomendasi Peraturan Daerah yang memiliki unsur diskriminasi berbasis gender dan ingin dimasukkan informasinya ke dalam peta, silahkan klik link dibawah ini.

Rekomendasi

You May Also Like

Bangka Belitung, Peta ID, Sumatera

Provinsi Bangka Belitung

NTB, Nusa Tenggara, Peta ID

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kalimantan, Kalimantan Timur, Peta ID

Provinsi Kalimantan Timur

Leave a comment Cancel reply